Produk Layanan

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiaannya

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

1. Buku Kas Umum

2. Buku rekapitulasi Penerimaan Bulanan

3. Nota Kredit/Bukti Lain yang Sah

4. Buku Jurnal LRA

5. Buku Jurnal LO dan Neraca

6. Buku Jurnal Penerimaan SKPD

7. Buku Besar Per Kode Rekening SKPD

8. Neraca Saldo Per Kode Rekening SKPD

Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Bidang Akuntansi

Komputer, Internet, Printer, ATK

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data

2. mengetahui dan memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah

3. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi 

4. mengetahui dan memahami rekonsiliasi realiasai APBD

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah

seluruh persyaratan akan dijadikan dasar bagi penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi

Secara berkala dilaporkan kepada atasan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD

b. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Fotocopy STNK

2. Fotocopy KTP Pemegang

3. Foto Fisik Kendaraan

Surat Pengantar Pembayaran Pajak Kendaraan

Bidang Aset

Komputer, Printer, ATK

1. menguasai pengoperasian komputer

2. Menguasai cara penyimpanan data/arsip

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai kompetensi dalam hal BMD

surat pengantar pembayaran pajak kendaraan milik Pemda akan menjadi persyaratan untuk membayar pajak kendaraan di kantor pelayanan SAMSAT

Secara dilaporkan kepada atasan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD

b. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Fotocopy KTP

2. Kartu Keluarga

3. Berita Acara Tidak Membawa Aset

4. SK Pensiun

Surat Keterangan Tidak Membawa Aset Daerah

Bidang Aset

Komputer, Printer, Atk

1. Menguasai pengoperasian komputer

2. Menguasai cara penyimpanan data/arsip

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai Kompetensi di bidang pengelolaan Aset Daerah

Seluruh persyaratan akan dijadikan bahan untuk penerbitan surat keterangan tidak membawa aset Daerah

secara berkala dilaporkan kepada atasan

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/BMD

b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah

c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Berita Acara Rekonsiliasi

2. Neraca Akuntansi

3. Daftar Rekapitulasi dan Rincian Barang Ke Neraca

4. Daftar Rekapitulasi dan Rincian Mutasi Aset

5. Kertas Kerja Rekonsiliasi

Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap

Bidang Aset

Komputer, Printer, ATK

1. Menguasai Aplikasi BMD

2. Menguasai Pengoperasian Komputer

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai Kompetensi pengoperasian aplikasi BMD

Seluruh persyaratan akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap

Secara Berkala dilaporan kepada atasan

a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

c. Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya

d. PMK nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa

1. Peraturan Kepala Daera tentang penetapan Dana Desa

2. Peraturan Kepala Desa Tentang APBDesa

3. Laporan Hasil Realisasi penyerapan Anggaran dan Output Kegiatan

Surat Pengantar dan Surat Kuasa Pemotongan Dana

Bidang Perbendaharaan

Data Dana Desa, Printer, Scaner, ATK

- memiliki kemampuan pengolahan data

- memahami mekanisme pengajuan dana desa

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai Kompetensi di bindag pengelolaan Dana Desa

Surat Pengantar dan Surat Kuasa pemotongan dana akan dujadikan bahan pencairan dana desa

dilaporkan kepada atasan

a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

c. Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya

d. PMK nomor 135 tahun 2019 tentang pengelolaan dana transfer

1. Perda APBD Tahun Anggaran Berjalan

2. Laporan Realisasi Dana Transfer

3. Laporan Hasil Review dari Inspektorat

Data Hasil Upload

Bidang Perbendaharaan

Komputer, Data Realisasi Anggaran dan Output Kegiatan, Printern, Scanner

- memiliki kemampuan pengolahan data

- memahami mekanisme pengajuan data transfer

- memahami tupoksi sub bidang Pengelolaan Dana

Mempunyai Kompetensi si bidang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Data Hasil Upload akan dijadikan persyaratan untuk penyaluran dana

Dilaporkan kepada atasan

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

3. Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

1. Surat Permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang di cap dan tandatangani oleh Bupati

2. Fotocopy DPA-SKPD kegiatan

3. Foto copy dokumen kontrak atau surat perjanjian kontrak (SPK) kegiatan

4. Nomor Rekening Kas Umum Daerah

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah

6. Surat Pernyataan dan pengguna Anggaran

Surat Keterangan Hasil Verifikasi

Bidang Perbendaharaan

Sarana : Meja Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, Fasilitas Telekomunikasi

Prasarana : ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumen

- Memiliki Kemampuan Pengolahan data

- mengetahui dan memahami peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang tentang kepegawaian

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan bantuan keuangan

Surat Keterangan Hasil Verifikasi akan dijadikan bahan pengajuan penyaluran bantuan keuangan provinsi

Dilaporkan kepada atasan

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Undang - undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI no 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti;

e. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang perubahan Ke Enambelas atas Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang permintaan dan Pemberian Cuti PNS;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Irganisasi Perangkat Daerah;

h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen Sumber Untuk pembayaran mutasi Gaji

1. Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji

2. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

Bidang Perbendaharaan

Sarana : Meja Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, Fasilitas Telekomunikasi

Prasarana : ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumen

- Memiliki Kemampuan Pengolahan data

- mengetahui dan memahami peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang tentang kepegawaian

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jadwal Pelayanan setiap hari kerja

Senin sampai Kamis : 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : 07.30 - 16.30 WIB

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaa Keuangan Daerah

Secara Periodik dan berkesinambungan

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004

c. Peraturan Pemerintah Nomo 58 Tahun 2005

d. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 beserta Perubahannya

e. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya

f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya

g. Permendagri Nomor 55 Tahun 2006

h. Perbup Nomor 83 Tahun 2011 beserta perubahannya

1. Nota Dinas TUP

2. DPA SKPD, AKB SKPD, Standar Biaya, & Standar Satuan Harga

3. Kartu Kendali Kegiatan

Surat Persetujuan TUP

Bidang Perbendaharaan

Sarana : Meja Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, Fasilitas Telekomunikasi

Prasarana : ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumen

- Memiliki Kemampuan Pengolahan data

- mengetahui dan memahami peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang tentang kepegawaian

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jadwal Pelayanan setiap hari kerja

Senin sampai Kamis : 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : 07.30 - 16.30 WIB

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaa Keuangan Daerah

Secara Periodik dan berkesinambungan

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Undang - undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI no 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti;

e. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang perubahan Ke Enambelas atas Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang permintaan dan Pemberian Cuti PNS;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Irganisasi Perangkat Daerah;

h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen Sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan

Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji

Bidang Perbendaharaan

Sarana : Meja Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, Fasilitas Telekomunikasi

Prasarana : ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumen

- Memiliki Kemampuan Pengolahan data

- mengetahui dan memahami peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang tentang kepegawaian

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jadwal Pelayanan setiap hari kerja

Senin sampai Kamis : 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : 07.30 - 16.30 WIB

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaa Keuangan Daerah

Secara Periodik dan berkesinambungan

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Undang - undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI no 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti;

e. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang perubahan Ke Enambelas atas Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

f. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang permintaan dan Pemberian Cuti PNS;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Irganisasi Perangkat Daerah;

h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen Sumber untuk Pembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi,Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak)

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Bidang Perbendaharaan

Sarana : Meja Kursi, Filling Cabinet, Almari, Komputer, Fasilitas Telekomunikasi

Prasarana : ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumen

- Memiliki Kemampuan Pengolahan data

- mengetahui dan memahami peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang tentang kepegawaian

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jadwal Pelayanan setiap hari kerja

Senin sampai Kamis : 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : 07.30 - 16.30 WIB

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaa Keuangan Daerah

Secara Periodik dan berkesinambungan

-

-

SP2D

Bidang Perbendaharaan

-

-

-

-

-

-

1. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapalaki diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang No 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Rancangan Naskah RKA SKPD yang telah disusun

2. Lembar Asistensi

Naskah RKA yang sudah diverifikasi dan siap input sebagai bahan penyusunan RAPBD (murni dan Perubahan)

Bidang Anggaran

1. Sarana : Meja, Kursi, Filling Kabinet, Lemari, Komputer, Fasilitas Komunikasi
2. Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan Arsip/dokumentasi

1. 1. Memahami Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. 2. memahami sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan dan Aset Daerah

Pelayanan Dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dokumen DPA dan Lembar verifikasi akan dijadikan bahan bagi asistensi DPA

Secara Periodik dan Berkesinambungan

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prubahan atas Peraturan Bupati Sumedang No. 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Rancangan Naskah DPA SKPD yang telah disusun
2. Lembar Asistensi

Naskah DPA/DPPA SKPD/PPKD yang sudah diverifikasi dan siap input sebagai bahan penyusunan RAPBD (Murni dan Perubahan)

Bidang Anggaran

1. Sarana : Meja, Kursi, Filling Kabinet, Lemari, Komputer, Fasilitas Komunikasi
2. Prasarana : Instalasi Listrik, Telepon, Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan Arsip

1. Memahami Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. memahami sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta bekerja sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Dokumen DPA dan lembar verifikasi akan dijadikan bahan bagis asistensi DPA

Secara Periodik dan berkesinambungan